Presiden Prabowo Subianto secara mendadak mengundang sejumlah menteri kabinet, Panglima TNI, dan Listyo Sigit Prabowo (Kapolri) ke kediamannya di Hambalang.
Pertemuan yang berlangsung sejak siang hingga malam itu tampak melalui unggahan di akun resmi Sekretariat Kabinet.
Agenda yang dibahas tidak sebatas satu isu tunggal Presiden menyoroti kondisi global serta implikasinya bagi Indonesia.
Terutama dalam hal ketahanan ekonomi dan geopolitik. Mari kita ulas lebih dalam di Politik Ciki.
Agenda Utama Rapat
Pada Minggu malam, 23 November 2025. Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas di kediamannya di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri dari kabinet, pimpinan institusi keamanan seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta pejabat terkait lainnya.
Dalam keterangan resmi, rapat ini dipanggil dengan urgensi tinggi dan berlangsung di lokasi yang relatif privat menandakan bahwa pembahasan yang berlangsung bersifat strategis dan lintas-sektor.
Dalam keterangan resmi, rapat tertutup di Hambalang disebut membahas “kawasan hutan hingga tambang ilegal” yang memerlukan sinergi antara kementerian teknis dan aparat penegak hukum.
Bahas Aktivitas Ilegal Hutan dan Tambang
Salah satu topik sentral yang dibahas adalah maraknya aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan.
Presiden Prabowo secara spesifik menekankan pentingnya penertiban terhadap praktik penambangan dan pengambilan kayu yang tidak berizin serta berpotensi merusak lingkungan dan tata ruang nasional.
Dalam rapat tersebut disebutkan bahwa kegiatan ilegal ini berdampak tidak hanya pada kerusakan alam. Tetapi juga pada hilangnya potensi penerimaan negara dan penguatan praktik koruptif di lapangan.
Pemerintah berupaya merumuskan langkah cepat untuk memperketat pengawasan. Memperbaiki regulasi dan menegakkan sanksi bagi pelaku.
Baca Juga:
Koordinasi Antar Kementerian dan Lembaga
Dalam rapat Hambalang, Presiden meminta para menteri untuk mempercepat sinergi lintas kementerian dan lembaga. Terutama terkait data kawasan rawan, mekanisme pengawasan, dan pemanfaatan teknologi dalam deteksi pelanggaran.
Kehadiran Kapolri dan Jaksa Agung dalam diskusi menunjukkan bahwa aspek penegakan hukum menjadi bagian integral dari strategi-ini.
Selain itu, Presiden juga menuntut agar kementerian bertanggung jawab atas pencegahan sebelum pelanggaran terjadi. Dengan pendekatan proaktif seperti patroli terintegras.
Sistem pelaporan cepat, dan penguatan regulasi rapat ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan dan tambang tidak lagi menjadi zona abu-abu yang memungkinkan aktivitas ilegal berkembang.
Koordinasi Penegakan Hukum
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo meminta agar aparat hukum seperti aparat kepolisian dan kejaksaan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran di sektor tersebut termasuk memetakan wilayah rawan. Mengidentifikasi pelaku serta mempersiapkan mekanisme penegakan hukum yang cepat dan efektif.
Keterlibatan kementerian teknis juga ditekankan agar regulasi, pengawasan dan penerapan sanksi bisa berjalan sinergis.
Kesimpulan
Pertemuan ini memperlihatkan perubahan pendekatan pemerintah pusat dalam menanggapi isu lingkungan dan penegakan hukum bukan hanya sebagai isu administratif, tetapi sebagai agenda prioritas nasional yang harus mendapat perhatian langsung dari Presiden.
Keputusan untuk mengadakan rapat di Hambalang dan menghadirkan berbagai pihak di satu meja juga menunjukkan upaya meningkatkan transparansi dan akselarasi tindak lanjut.
Buat kalian yang ingin mendapatkan analisis politik yang tajam dan update terkini, kalian bisa kunjungi Politik Ciki yang dimana akan selalu menyajikan berita dan opini terpercaya seputar dinamika politik Indonesia dan dunia.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari megapolitan.kompas.com
- Gambar Kedua dari www.merahputih.com
